Makassar, 13 Maret 2015
Rapat gelar pengawasan daerah Kota Palopo mengangkat tema “Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Mencapai WTP” yang digelar di gedung Saodenrae Kota Palopo, 10 Maret 2015, Pukul 09.00 WITA. Acara ini dibuka langsung Wali Kota Palopo, H.M. Judas Amir yang juga dihadiri Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Heriadi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Deni Suardini dan Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Yusuf Sommeng yang juga bertindak selaku narasumber pada acara tersebut.
Wali Kota palopo, H.M. Judas Amir, mengatakan, seminar pengawasan daerah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua stakeholder terhadap pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan baik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), maupun pengawas eksternal lainnya. Acara ini diikuti undangan yang terdiri dari Ketua DPRD Kota Palopo, Forkopinda, Sekda Kota Palopo, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Camat, para bendahara, PPK. Wali Kota Palopo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongannya yang berkenan hadir dan menjadi narasumber dalam seminar ini.
“Dalam acara seminar ini dengan mengangkat tema “Optimalisasi Pengawasan Intern Untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo”, saya menganggap seminar ini sangat penting dan berkeinginan membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Dengan meningkatkan pengawasan internal yang sinergis di lingkungan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasi, dan standar pelaporan yang baku. Bersama BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, kami meminta agar setiap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palopo khususnya Inspektorat Kota Palopo, dapat meningkatkan kompetensi di bidang accounting dan forensic auditing, melalui sinergi pengawasan yang baik. Insya Allah Kota Palopo dapat memperoleh predikat WTP demi membangun Good Governance menuju Clean Government, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama.” Demikian yang di ungkapkan oleh Wali Kota Palopo.
“Untuk memperoleh predikat WTP, kami mohon kepada BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi untuk dapat membagi ilmu dan membimbing kami terkait upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut”. Lanjutnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakian Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Heriadi, dalam pemaparannya mengatakan, ada beberapa langkah untuk meningkatkan opini, antara lain, komitmen pihak-pihak terkait, seperti Kepala Daerah, Kepala SKPD, Inspektorat, DPRD, Sekda, dan seluruh pegawai. Meningkatkan mutu pengelolaan keuangan, seperti meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan keuangan, tidak membuat temuan berulang, meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya, tidak membuat temuan baru. Pembenahan terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam pemberian opini, mempelajari seluruh yang ada di LHP. Memaksimalkan peran Inspektorat. Memaksimalkan fungsi tim tindaklanjut dan Majelis TP/TGR. Meningkatkan peran SKPD. Peran DPRD seperti melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.
Dalam upaya mencapai opini WTP yang perlu diperhatikan juga, yaitu akses pengelolaan keuangan daerah seperti tertib ekonomis, efisien, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, transparan, bertanggungjawab, disiplin anggaran, tertib administrasi, setiap pendapatan dan pengeluaran dicatat secara benar, laporan pertanggungjawaban dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, laporan disusun secara tepat waktu, dan laporan disusun sesuai standar yang berlaku. (nas)
