Upacara Peringatan HUT BPK RI Ke-68

Makassar, 15 Januari 2015

Upacara Peringatan HUT BPK RI Ke 68

MKS_7464Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia genap berusia 68 tahun, upacara peringatan hari ulang tahun dilaksanakan pada tanggal 15 januari 2015, sebenarnya HUT BPK RI jatuh pada tanggal 1 januari 2015, karena kesibukan para auditor yang masih banyak melaksanakan tugas negara , maka pelaksanaan upacara HUT BPK RI baru dilaksanakan. Karena BPK RI memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan keuangan negara, sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara berdasarkan UU 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Seiring berjalannya waktu dan tantangan pemeriksaan laporan keuangan negara dan giat-giatnya pemerintah dalam pemberantasan korupsi,  BPK berperan besar dalam mengungkap kasus korupsi, BPK semakin berkembang dengan adanya sumber daya manusia  yang handal.

Salah satu terobosan BPK RI dalam memajukan system pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaan E-Audit. Pada upacara HUT BPK, Ketua BPK , Harry Ashar Asiz, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-68, mudah-mudahan, seiring bertambahnya usia BPK, kita dapat membawa BPK melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada penghujung tahun 2014 kemarin, berkat capaian kinerja BPK, seluruh pegawai BPK mendapat kenaikan tunjangan khusus pembinaan kegiatan yang dihitung sejak juli 2014. Mudah-mudahan kenaikan tunjangan tersebut semakin menambah semangat kerja kita ditahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya.

Dalam lima tahun terakhir (2010 s.d semester I 2014), BPK menyampaikan sebanyak 201.976 rekomendasi senilai Rp66,7 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 50,86% atau 102.719 rekomendasi senilai Rp22,45 triliun yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sisanya masih dalam proses tindak lanjut dan ada yang belum ditindaklanjuti.

Di Indonesia, beberapa tahun terakhir, laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) dan pemerintah daerah (LKPD) sudah semakin banyak yang memperoleh opini WTP. Oleh karena itu, ke depan, sudah waktunya bagi BPK lebih memprioritaskan pada pemeriksaan kinerja. BPK harus memberikan perhatian besar pada pemeriksaan atas program-program yang menguasai hajat hidup orang banyak dan rawan terjadi korupsi. Dengan cara demikian, akan terlihat dengan jelas korelasi pemeriksaan BPK dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika  hasil pemeriksaan BPK dirasakan dampaknya oleh masyarakat maka BPK akan menjadi lembaga yang dibutuhkan dan diharapkan kehadirannya oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari komunitas internasional, BPK aktif pada program di INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI. Untuk meningkatkan kelembagaan BPK, biro humas dan kerjasama Internasional juga menjalankan kerja sama bilateral dengan BPK Negara lain, terutama dengan ANAO dan ANZ dalam persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual.

Seluruh pencapaian BPK tersebut patut kita syukuri bersama dan harus terus kita perbaiki agar BPK semakin maksimal dalam menunaikan amanat konstitusi.sebagai penggenap seluruh pencapaian BPK tersebut, pelaksanaan Reformasi di BPK telah mendapat penilaian dari Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional dengan predikat ‘Baik’. BPK juga  memperoleh kenaikan tunjangan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai. Dengan kenaikan kesejahteraan tersebut, kita semua tidak boleh terlena tapi, sebaliknya kita harus lebih berusaha keras meningkatkan produktivitas kerja sehingga menjadi lebih berprestasi.