Makassar, Senin (23 September 2013) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Analisis Implikasi Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di Grand Clarion Hotel & Convention, Makassar, pada hari ini (23/9). Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber Anggota BPK RI, Dr. Rizal Djalil, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Andi Rahmat, S.E., Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M. Si., M.H., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc., dan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof. Akmal Taher, dan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng. Acara ini dihadiri oleh Anggota BPK RI, Agus Joko Pramono, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ir. Hj. A. P. A. Timo Pangerang, para kepala daerah, pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah, pimpinan instansi vertikal, kepala rumah sakit, kepala dinas kesehatan dan pendidikan, dan kepala sekolah tingkat menengah se-wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta para pejabat di lingkungan BPK RI.
Pada kesempatan yang sama, Anggota BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil menyaksikan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya dijabat oleh Ir. Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, M.M. digantikan oleh Tri Heriadi, S.H., M.M.
Tujuan dari diselenggarakan pertemuan ini adalah: 1) menjalin komunikasi dan dialog yang positif untuk bersama-sama mengidentifikasi permasalahan terkait mencari solusi terbaik di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih efektif; 2) meningkatkan sinergi yang efektif antara BPK RI, DPR RI, KPPU, dan pihak terkait lainnya.
Melalui kegiatan ini, BPK RI berharap mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pemangku kepentingan dan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap BPK RI dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat meningkat.
