Perda Nomor   03  Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Selengkapnya...

Perda Nomor 02  Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perkotaan Kabupaten Bone Selengkapnya...

Makassar, Rabu 8 Desember 2010. Beberapa anggota Panitia Akuntabilitas Publik(PAP) DPD RI mengadakan pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Anggota-anggota PAP DPD tersebut adalah Alirman Sori, SH., M.Hum., MM selaku koordinator, Litha Brent, SE, Ir. H. Aryodhia Febriansya, SZP., SH., Ir. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Anna Latuconsina dan Tonny Cesar. Mereka diterima oleh Kepala Perwakilan Provinsi...

Makassar. Workshop Pemeriksaan Kinerja – Eksekutif Angkatan IV Tahun 2010 dilaksanakan di Ruang Workshop Azalea Clarion Hotel & Convention Makassar, Jl. A.P. Pettarani No.3 Makassar, Sulawesi Selatan. Workshop berlangsung selama dua hari pada tanggal 2 s.d. 3 Desember 2010. Workshop tersebut diikuti oleh Kepada Auditorat I.B, IV.A, VI.A, VII.B, Inspektur III, Kepala Pusdiklat, dan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,...

Makassar, Rabu 1 Desember 2010. Anggota DPD RI  Drs. H. Bahar Ngitung, MBA melaksanakan tugas-tugas konstitusional sebagai anggota DPD di daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya dengan melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan BPR RI Provinsi Sulawesi Selatan. Bahar Ngitung diterima oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Latief, S.E., M.M., Kepala Sekretariat Perwakilan, Iwan Djuandi, S.E dan Kepala...

Selasa, 30 November 2010 Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Parepare agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap pembangunan Pasar Lakessi belum jelas. Sekretaris DPRD Parepare Anwar Saad mengatakan surat permintaan audit sudah siap dikirim. Tapi surat itu masih menunggu persetujuan dari unsur pimpinan Dewan.“Pimpinan Dewan masih rapat membahas teknis surat permintaan audit itu,” ujar Anwar di kantornya kemarin....

Minggu, 28 November 2010 | 18:03 WIB Maros  - Bupati Maros M. Hatta Rahman mengakui manajemen pemerintahan dan keuangan di wilayahnya terburuk. Berbagai persoalan keuangan termasuk daftar utang anggaran belum selesai. ”Dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan, kami berada di urutan terakhir,” ujar Hatta di kantornya, Jumat (26/11). Hatta mengungkapkan, buruknya keuangan mulai dari laporan pendapatan per kapita masyarakat. Maros, dia...

Makassar, Senin 29 November 2010. Dirgahayu KORPRI. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memperingati hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-39 dengan melaksanakan upacara di halaman Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh pegawai di Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Perwakilan Sulawesi Barat. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala...

Perda Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar Selengkapnya...

Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kota Makassar Selengkapnya...