Makassar – Untuk membangun hubungan yang terbuka dengan media massa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Media Workshop bertajuk “Perkembangan Opini BPK dan Permasalahannya di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan”, Jumat pagi (6/11/2015). Kegiatan ini bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani Ruang Rapat Lantai 2 dan dihadiri oleh awak media cetak, online, radio maupun televisi yang berada di Makassar.
Kepala Sekretariat Perwakilan Frans Tangke bertindak sebagai moderator yang memandu jalannya workshop. Kepala Perwakilan Andi Kangkung Lologau yang menjadi narasumber dalam kesempatan ini turut didampingi oleh Kepala Subauditorat Sulsel II Wahida, Kepala Subauditorat Sulsel III Arif Arkanudin, Kepala Subbagian Hukum Ronni Akbar serta Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan Uceu Yuniarti.
Selain memaparkan tentang kelembagaan, tugas, dan wewenang BPK, narasumber juga menjelaskan opini yang diberikan BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 se-Sulawesi Selatan serta permasalahan-permasalahan berulang yang mempengaruhi opini dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Seusai pemaparan, peserta workshop diberikan kesempatan untuk berdialog yang dibagi dalam dua sesi. Sesi berdialog dengan pelaksana BPK ini dimanfaatkan untuk bertanya jawab perihal materi yang telah dipaparkan.Para awak media tampak begitu antusias. Hal ini tampak dari sebelas pertanyaan yang diajukan, diantaranya adalah pertanyaan mengenai permasalahan-permasalahan pada entitas yang masih mendapatkan opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Kepulauan Selayar, SOP informasi publik, dan perihal LHP yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dan telah menjadi bagian dari program Public Awareness BPK. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan hubungan kemitraan BPK dengan media massa dalam penegakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara dapat terjalin harmonis, secara jujur dan etis. (Humas & T.U.)
Tautan galeri
