Denpasar, Senin (25 Juni 2012) – Badan Pemeriksa Keuangan RI mengadakan sosialisasi bagi kalangan akademisi di kota-kota besar di Indonesia yang diwujudkan dalam kegiatan BPK Goes to Campus dengan tema “BPK Sinergi untuk Kesejahteraan Rakyat” di Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, hari ini (25/6).
Pada kegiatan BPK Goes to Campus ini sebagai keynote speaker adalah Ketua BPK, Drs. Hadi Pornomo, Ak., dan dihadiri Sekretaris Jenderal, Hendar Ristriawan, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Sjafrudin Mosii, dan Rektor Unud, Prof. Dr. I Made Bakta, SPPD. Peserta BPK Goes to Campus kali ini adalah para mahasiswa pasca sarjana, para Pembantu Rektor, Guru Besar, Dekan dan dosen Unud.
Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait tugas, fungsi dan kewenangan serta sinergi BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin komunikasi, serta meningkatkan kerja sama yang efektif antara BPK RI dengan para pemangku kepentingan, khususnya kalangan akademisi Unud.
Pada paparannya Ketua BPK menjelaskan mengenai tugas pemeriksaan yang dilakukan BPK berdasarkan amanah konstitusi dan perundang-undangan yang dilaksanakan secara independen, dengan selalu menjaga integritas, dan menjunjung tinggi profesionalisme. “Laporan hasil pemeriksaan BPK adalah bersifat final dan mengikat (final and binding) sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006, dan Pasal 23 E UUD 1945. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh pihak yang diperiksa (auditee)” tegas Ketua BPK.
BPK menyadari bahwa upaya memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara dengan mendorong pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan transparan tersebut mustahil dapat dilaksanakan oleh BPK sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara BPK dan lembaga negara/ instansi yang mengelola keuangan negara. Tujuannya, untuk bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, tanpa harus mencampuri tugas dan fungsi masing-masing.
BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI BPK RI
