Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan kembali mendapat sorotan tajam setelah kabar tak sedap mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2024 mencuat ke publik. Sebanyak Rp1,7 triliun yang seharusnya menjadi hak kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan, ternyata tak kunjung dibayarkan.
