MAKASSAR, FAJAR-Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai mencicil utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban fiskal daerah.
DBH Dibayar Bertahap, Pemprov Alokasi Rp2,3 T
- Beranda
- BPK PERWAKILAN
- Dasar Hukum BPK RI
- Sejarah
- Visi dan Misi BPK RI
- Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
- Rencana Strategis BPK RI 2020-2024
- Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020 – 2024
- Struktur Organisasi
- Bidang Tugas Pimpinan
- PERAN BPK DALAM SDGS
- Maklumat Pemeriksaan
- Hasil Pemeriksaan
- PUBLIKASI
- PPID PERWAKILAN
LAYANAN E-PPID SULAWESI SELATAN
https://sulsel-ppid.bpk.go.id
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
© Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
