Jambi, Kamis (22 November 2012) –Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 12 pemerintah provinsi/kabupaten/kota wilayah provinsi Jambi tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, Dra. Eliza, M.M., Ak. dengan para pimpinan pemerintah daerah di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi. Kegiatan ini disaksikan oleh Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak., Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, S.H., M.H, Auditor Utama Keuangan Negara V, Dr. Heru Kreshna Reza, Gubernur Provinsi Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., Pimpinan DPRD Se-Provinsi Jambi, pimpinan instansi vertikal Provinsi Jambi, dan para pejabat di lingkungan BPK RI.
Untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, BPK RI juga melakukan penandatanganan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan pemerintah daerah tersebut.
Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya dengan pemerintah daerah dalam hal menjalin kerjasama pembentukan pusat data BPK RI secara elektronik dengan auditee (E-Audit). BPK RI memprakarsai pembentukan pusat data tersebut melalui strategi link and match untuk mempermudah perolehan data/dokumen dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Melalui nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk pusat data BPK RI dengan menggabungkan data elektronik BPK RI (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee). Melalui pusat data tersebut, BPK RI dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan cara ini, monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK RI akan semakin efisien dan efektif. Konsep seperti ini, disebut dengan “BPK Sinergi”. Dalam sinergi data tersebut, BPK RI akan menjalin kerjasama pembentukan pusat data BPK RI secara elektronik dengan auditee yang selanjutnya disebut dengan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).
BPK RI mengharapkan melalui BPK Sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu: 1) mengurangi KKN secara sistemik; 2) mendukung optimalisasi penerimaan negara; 3) mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara. Apabila insiatif BPK RI tersebut dapat direalisasikan maka optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan lebih cepat terwujud, sehingga diharapkan dapat dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2004, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2006, BPK RI memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa tanpa nota kesepahaman bersama ini BPK RI tetap berwenang untuk mengakses data pemerintah daerah yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nota kesepahaman ini lebih mengatur tata cara akses data terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Melalui nota kesepahaman ini, BPK RI berharap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat lebih optimal sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya BPK RI telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman serupa dengan lembaga negara, kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah.
Dengan penandatanganan nota kesepahaman pada hari ini (22/11), BPK RI telah menandatangani 726 nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data.
Biro Humas dan Luar Negeri
