Makassar, 12 Desember 2014
” Fokus Group Discussion, “ Transformasi Hasil Pemriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Bertempat di ruang rapat Senat Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Forum Group discussion, “ Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, Sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006, BPK merupakan lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pngelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Peran BPK menjadi strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan Negara dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kedepan, BPK selain menjalankan pemeriksaan keuangan yang merupakan mandatory audit, BPK akan lebih mendorong pemeriksaan kinerja ini pada lembaga pemerintah, pemerintah daerah maupun BUMN. Pemeriksaan kinerja akan lebih menyesuaikan dengan tugas masing-masing lembaga terkait dengan tujuan utama penggunaan keuangan Negara yakni kemakmuran rakyat. Hasil pemeriksaan kinerja akan member penilaian aspek efisiensi, ekonomi dan efektifivitas pengelolaan keuangan Negara tersebut, sehingga diperoleh suatu hubungan kausalitas antara keuangan Negara yang dikelola dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Untuk dapat menjalankan pemeriksaan kinerja tentu diperlukan suatu indikator kinerja untuk menjadi acuan baik bagi BPKmaupun lembaga yang diperiksa sehingga terdapat suatu standar penilaian kinerja. Upaya untuk mendorong pemeriksaan kinerja perlu dikaji dengan lebih komprehensif sebab terkait dengan sejumlah indicator kinerja dalam hubungan dengan kemakmuran rakyat. Demikian halnya dengan sumber data yang menjadi acuan dalam penilaian kinerja. Seluruh stakeholder dapat memberikan usulan pendapat guna bersama-sama mencari suatu model dalam upaya menerjemahkan pengelolaan keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UUD yaitu dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Turut hadir sebagai Narasunber dalam acara FGD “Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.
- Ketua BPK RI, Dr.H. Harry Ashar Azis, M.A
- Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra
- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, H. Agus Arifin Nu’mang
- Tortama VI BPK RI, Sjafruddin Mossi
- Kaditama Revbang BPK RI, Bahtiar Arif
- Bupati Bone, H.A. Fashar Mahdin Padjalangi
- Bupati Luwu Timur, A. Hatta Marakarma
- Wakil Bupati Bantaeng, H. Muh. Yasin
- Dekan FE Unhas, Prof. Dr. Gagaring Pagalung
- Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prof. Jamaluddin Jompa
- Wakil Dekan Fakultas Pertanian, Andi Nasruddin
- Dosen FE Unhas, Taslim Arifin
- Dosen FE Unhas, Abdul Hamid Paddu
- Dosen FE Unhas, Yusri Zamhuri
- Dirut PT. Sarana Multi Insfratruktur (Persero), Emma Sri Martini
- Tenaga Ahli Ketua BPK RI, Abdul Rahman Farisi
- Hj. A.P.A Timo Pangerang, Anggota DPR RI Periode 2009-2014
