20 November 2014,
Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) pada pemerintah di Sulawesi Selatan masih sangat rendah, baru delapan entitas yang baru meraih opini WTP dari BPK, pencapaian saat ini baru 30 persen yang diharapkan pencapaian 60 persen.
BPK mengharapkan peran dan komitmen yang serius pada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti semua rekomendasi BPK, kalau semua rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan serius, tidak menutup kemungkinan akan dapat meraih opini WTP.
Yang menjadi kendala beberapa pemerintah daerah susah meraih predikat opini WDP atau WTP yaitu salah satunya penataan asset yang masih banyak bermasalah.
Hari rabu 19 November 2014 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan acara Diskusi Terbatas Pemantauan Action Plan Pencapaian/mempertahankan opini WTP atas LKPD, diskusi ini bertujuan memaparkan isu-isu bagaimana pencapaian opini di provinsi Sulawesi Selatan, yang sebagaimana target pemerintah pusat 100 persen diprovinsi 60 persen, dalam diskusi ini juga menghadirkan Sekretaris Daerah Kota Pare-Pare A. Mustafa Mappangara dan Inspektur Kabupaten Maros Drs. Baharuddin yang ditunjuk untuk memaparkan kiat-kiat sehingga dapat meningkatkan opininya dengan baik.
