28 oktober 2014,
Mahasiswa FRONT ASPURA BULUKUMBA berunjuk rasa di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, para pengunjuk rasa meminta perhatian pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama jajarannya dan para anggota dewan yang selaku perwakilan rakyat, mereka ingin diperhatikan dalam hal “ Tempat tinggal diasrama yang sudah tidak layak huni”, dan mereka meminta pemerintah Kabupaten Bulukumba harus transparansi anggaran pendidikan yang ada di Kabupaten Bulukumba.
Ada beberapa polemic dan data yang valid diperoleh dan itu cukup membuktikan bahwa dimasa transisi kepemerintahan ada beberapa oknum yang terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan yang pertama “ rekonstruksi akses jalan ( Jembatan ) di RAOA yang menghabiskan beberapa anggaran, termasuk pembangunan jembatan di EREINUNG di HERLANG dan kasus proyeksi bedah rumah di Kec. Kajang yang dilakukan beberapa pejabat dan yang mengelola tender proyek
Berdasarkan rekomendasi DPRD No.16 pemerintah daerah dipandang perlu untuk mengkaji pelaksanaan pembangunan landasan jembatan RAOA Kecamatan Kajang dari anggaran yang dibahas dibanggar sebesar Rp 2 miliar tapi terealisasi Rp 2,4 miliar lebih.
Pekerjaannya sudah retak pada bagian tanggul kiri dan kanan dan tidak selesai pekerjaannya sampai sekarang, olehnya perlu di audit dari pihak BPK, maka dari itu kami dari FRONT ASPURA IPMAH BULUKUMBA, menuntut BPK dan KEJATI SULSELBAR dengan beberapa poin:
- Mendesak BPK dan Kejati Sulselbar untuk memperjelas indikasi tentang pengadaan asrama yang ada di Makassar
- Indikasi Korupsi atau penyelewengan dana di dalam pekerjaan jembatan Ere Inung di Kec. Herlang Kab. Bulukumba
- Indikasi Korupsi atau penyelewengan dana didalam pekerjaan jembatan Raoa Kec. Kajang Kab. Bulukumba
- Indikasi Korupsi atau penyelewengan dana di dalam pekerjaan bedah rumah di kajang Kab. Bulukumba
