Minggu, 7 November 2010 | 13:45 WITA
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel memberikan apresiasi positif atas keberanian Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mempublikasikan hasil survei mengenai kinerja aparaturnya mengelola kota.
“Keberanian wali kota mempublikasikan hasil survei ini menjadi positif dalam menciptakan transparansi. Karena fungsi pengawasan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan good governance (pemerintahan yang bersih). Kendati pun hasilnya tidak menggembirakan bagi wali kota,” kata Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Latief, Minggu (7/11/2010).
Pada dasarnya pelayanan pemerintah memang harus terus dikritik agar tetap pada fungsinya; pelayan masyarakat. Menurut Latief survei ini menjadi alat kontrol masyarakat dalam melihat seberapa jauh pelayanan kepada masyarakat, serta masukan berharga bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan.
Latief menyarankan dengan adanya indikator seperti persepsi masyarakat bahwa mayoritas aparat pemkot korup agar segera ditindak lanjuti. Mengingat saat ini masyarakat menuntut pelayanan yang optimal, apalagi dari sisi reformasi birokrasi sangat menuntut terciptanya pelayanan yang transparan akuntabel.
“Perlu dilakukan evaluasi terus menerus pada tingkat kualitas layanannya. Jika ada kecendrungan yang tidak maksimal pada pelayanan, ini bisa saja karena kinerja individu yang kurang komitmen dengan visi pemerintah” ujarnya.
Survei LSI menunjukkan masyarakat menilai 58 persen aparat pemkot yang terlibat langsung dalam pelayanan masyarakat tidak bersih alias korup.(*)
Laporan: Mansur AM
