Makassar, Senin (13 Maret 2023) – Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada hari ini tanggal 13 Maret 2023 Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Pinrang, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pemerintah Kabupaten Wajo serentak menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2022 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Penyerahan LKPD Unaudited TA 2022 dilakukan oleh para kepala daerah kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyerahan LKPD Unaudited TA 2022. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, sekretaris daerah dan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Dalam acara terebut, Bupati Enrekang, Drs. H. Muslimin Bando, M.pd berkesempatan menyampaikan sambutannya.
Dengan dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan segera melaksanakan pemeriksaan terinci atas LKPD TA 2022, dan wajib menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada lembaga perwakilan/DPRD Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 2 bulan setelah LKPD TA 2022 diterima. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 17 ayat (2).
“Kami mengharapkan dukungan para Bupati serta seluruh jajarannya, agar pemeriksa BPK dapat melaksanakan tugasnya sesuai Kode Etik, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, serta ketentuan perundang-undangan”. Demikian yang disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan dalam akhir sambutannya.
